Indonesian Political Review mengulas peta politik terkini, terutama menjelang Pemilu 2009. Tulisan dalam Indonesian Political Review ini diolah dari data hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Survei ini dilakukan secara reguler oleh LSI, tiap tiga bulan sekali dengan populasi nasional. Survei menyertakan populasi penduduk Indonesia ––– termasuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Irian Jaya Barat. Indonesian Political Review edisi ini mengulas peta popularitas dan preferensi pemilih pada partai politik. Partai mana yang untuk sementara memimpin. Pembaca bisa mendapatkan gambaran peta persaingan partai dalam merebut hati pemilih. Indonesian Political Review edisi ini juga membahas penilaian publik atas kinerja pemerintahan dan kinerja lembaga-lembaga negara. Bagaimana publik menilai hasil kerja mereka, sejauh mana publik puas. Riuh rendah perdebatan seputar pembahasan Undang-Undang Politik juga diulas dalam edisi ini. Indonesian Political Review menampilkan beberapa wacana yang muncul pada pembahasan Undang-Undang Pemilu, dan membandingkannya dengan penilaian publik atas materi perdebatan itu. Indonesian Political Review juga mengulas mengenai pro kontra gagasan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengenai kemungkinan gubernur dipilih langsung oleh presiden, tidak lewat Pilkada.

Isi Edisi Ini

Kondisi Ekonomi Dinilai Buruk, Keamanan Dinilai Paling Baik Oleh Publik

Persepsi dan penilaian publik terhadap kondisi Indonesia saat ini (ekonomi, politik, hukum dan keamanan). Trend kecenderungan persepsi mengenai kondisi Indonesia dibadingkan tahun yang lalu. Optimisme / pesimisme publik melihat kondisi Indonesia di masa-masa mendatang.

Suara PDIP Makin Menguat, Partai Lain Masih Stagnan

Peta terkini popularitas dan preferensi publik pada partai. Untuk sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memimpin, diikuti oleh Partai Golkar di urutan kedua. Tetapi dukungan pemilih pada partai selalu dinamis. Waktu dua tahun hingga 2009, sangat mungkin bisa mengubah komposisi peringkat dukungan pada partai ini.

Popularitas SBY Turun, Mayoritas Masih Belum Puas Dengan Kerja Pemerintah

Hasil survei terbaru mengenai popularitas dan kinerja pemerintahan SBY. Tingkat kepuasan publik sendiri berfluktuasi dari satu waktu ke waktu lain. Ditahun 2005, ketika SBY baru menjadi presiden kepuasan publik masih sangat tinggi. Tetapi lambat laun tingkat kepuasan terhadap kerja SBY ini terus menyusut. Hingga Januari 2008, tingkat kepuasan publik pada kerja SBY menyusut menjadi 40%-an.

KPK Masih Dipandang Terbaik Dalam Pemberantasan Korupsi

Data terbaru mengenai kepuasan publik pada kinerja lembaga-lembaga negara Dari lembaga-lembaga penegak hukum, KPK dilihat sebagai lembaga yang mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan dengan kejaksaan dan pengadilan. Keberhasilan KPK dalam mengungkap beberap tindakan korupsi tampak diapresiasi oleh publik.

Seputar Undang-Undang Pemilu : Soal Metode Pencoblosan dan Electotral Threshold

Pendapat publik mengenai sejumlah isu dalam Undang-Undang Pemilu. Bagaimana publik menilai usulan perubahan metode memilih dari semula mencoblos tanda gambar menjadi menulis nama partai dan kandidat. Bagaimana publik menilai isu electoral threshold sebagai sarana penyederhanaan jumlah partai politik.

Seputar Usul Lemhanas: Publik Mayoritas Lebih Setuju Gubernur Dipilih Lewat Pilkada

Tanggapan publik seputar usul Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) agar gubernur tidak lagi dipilih lewat Pilkada, tetapi dipilih secara langsung oleh presiden. Alasan dan argumentasi dibalik persetujuan / ketidaksetujuan publik pada gagasan Lemhanas.

Download File (halaman 1-20):

ipr_maret_2008_hal_1-20.pdf