Analisis Survei Nasional ( Oktober 2007)

Menjelang Tiga Tahun SBY-JK: Publik Mulai mencari Pemimpin Baru

Menjelang tiga tahun sejak SBY- JK dilantik menjadi presiden RI, terjadi perubahan public mood atau persepsi publik yang sangat signifikan. Ketika dilantik Oktober 2004, SBY, presiden pertama yang dipilih secara langsung, memperoleh tingkat kepuasan publik sangat tinggi (di atas 80%). Menjelang tiga tahun kemudian (September 2007), tingkat kepuasaan itu jatuh pada titik terendah 35.3%. Dalam waktu hampir tiga tahun, tingkat kepuasan atas SBY merosot sekitar 45%. Lebih dari itu, sudah terjadi apa yang disebut ”mental switch” dalam politik. Lebih banyak publik yang mulai mencari figur baru untuk presiden 2009. Hanya di bawah 30% pemilih yang menginginkan SBY kembali menjadi presiden. Demikianlah salah satu analisis dari hasil survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Survei dilakukan tanggal 9-14 September 2007, di seluruh Indonesia, di tiga puluh tiga propinsi.

Hasil Quick Count dan Exit Poll Pilkada DKI Jakarta

Hasil Quick Count Lingkaran Survei Indonesia jam 15.50, memastikan pasangan Fauzi Bowo –Prijanto terpilih sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta dengan prosentase 58,59%, sementara Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh suara dengan prosentase 41,41%. Margin of error quick count sebesar 1%. Sampel diambil dari 260 TPS secara random di seluruh wilayah Jakarta. Selain Quick Count, LSI juga melakukan Exit Poll. Exit Poll dilakukan terhadap pemilih yang baru keluar dari TPS. Exit Poll ini menyertakan 1.367 pemilih di 120 TPS yang diambil secara acak (random). Melalui Exit Poll, diketahui pemilih partai solid dalam memilih calon partainya. Pemilih PKS yang memilih Adang-Dani sebesar 82.8%. Sisanya memilih Fauzi Bowo-Priyanto. Sebaliknya, pemilih Partai Demokrat, PPP, PAN, PKB, PDIP dan Golkar sebagian besar memilih Fauzi-Prijanto.

Pilkada DKI Jakarta (8 Agustus 2007)

LSI Akan Selenggarakan Quick Count, Exit Poll dan Audit Golput

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan Jaringan Isu Publik (JIP) akan mempublikasikan sejumlah hasil riset saat pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, 8 Agustus 2007. Hasil riset ini meliputi perhitungan cepat (quick count), survei pemilih yang baru keluar dari tempat pemungutan suara (Exit Poll) dan audit terhadap pemilih yang tidak ikut memilih (Golput). Quick Count dilakukan untuk mendapatkan hasil secepat mungkin perhitungan suara Pilkada DKI Jakarta. LSI juga akan mengadakan Exit Poll, yakni survei terhadap pemilih yang baru keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tujuan dari Exit Poll adalah mendapatkan gambaran profil dan peta pemilih dari masing-masing kandidat Pilkada DKI Jakarta. Sementara audit golput dimaksudkan untuk memetakan alasan pemilih tidak menggunakan haknya. Apakah ada pengaruh suara Golput ini terhadap kemenangan atau kekalahan calon

Analisis Survei Nasional ( April 2007)

Lima Titik Rawan Dua Setengah Tahun SBY-JK

Setelah melewati separuh masa pemerintahannya selama dua setengah tahun, pemerintahan SBY-JK menghadapi persoalan yang lebih berat ditinjau dari sisi opini publik. Pemerintahan SBY-JK bukan saja menyaksikan menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahannya di berbagai bidang. Yang jauh lebih parah adalah sudah terbentuk pesimisme baru publik atas masa depan kapabilitas pemerintahan dalam menangani masalah ekonomi. SBY- JK harus menyegarkan kembali pemerintahannya dan mengambil kebijakan yang mempunyai efek massif untuk membangkitkan kembali harapan dan optimisme publik. Menghadapi dua setengah tahun ke depan, SBY-JK diharapkan menyegarkan kembali pemerintahannya, dengan mengambil kebijakan radikal untuk cepat megangkat kesejahteraan masyarakat. Tahun 2007 adalah tahun yang paling kondusif untuk mengukir prestasi ekonomi, karena tahun 2008, apalagi 2009 sudah dipenuhi oleh intrik dan konflik menuju pilpres 2009.

Analisis Survei Nasional ( Februari 2007)

Kembalinya PDIP Sebagai Partai Utama

Setelah dikalahkan dalam pemilu parlemen tahun 2004, PDIP berada di bawah bayang bayang partai lain, terutama Partai Golkar (pemenang pemilu parlemen 2004), dan Partai Demokrat (pemenang pemilu presiden 2004). Survei yang dikerjakan Lingkaran Survei Indonesia setelah 2004, semakin memapankan PDIP sebagai partai kedua atau ketiga saja. Kini untuk pertama kalinya, PDIP tampil sebagai partai utama, melampaui semua partai lain secara signifikan. PDIP mendapatkan dukungan sebesar 22.6%. Di tempat kedua dan ketiga adalah Partai Golkar (16.5%) dan Partai Demokrat (16.3%). Sementara partai lain berada jauh di bawah tiga partai tersebut. Ini peristiwa besar dalam konstelasi politik nasional karena menggambarkan perubahan public mood dan persepsi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

Analisis Survei Nasional ( Agustus 2006)

Respon Publik Atas Peraturan Daerah (Perda) Bernuansa Syariat Islam

Terlepas dari pro dan kontra kalangan elit mengenai aneka peraturan daerah bernuansa syariat Islam, mayoritas publik Indonesia, dari Aceh sampai Papua (69.6%), masih kokoh mengidealkan Indonesia mengembangkan sistem kenegaraan sendiri, sistem kenegaran Pancasila. Yang inginkan Indonesia menjadi seperti negara demokrasi barat hanya 3.5%. Sementara yang inginkan Indonesia menjadi seperti Negara Islam Timur Tengah hanya 11.5%. Mengapa mengidealkan sistem kenegaraan Pancasila? Mayoritas publik Indonesia (66.7%) merasa bahwa Pancasila sebagai ideologi simbolik yang lebih cocok dengan keberagamaan yang ada, beragam dari sisi agama, suku, adat, dan sebagainya. Idealisasi terhadap Pancasila bisa pula dianggap pilihan mayoritas Indonesia agar negara kita mengembangkan sistem yang berakar dari kultur, tradisi dan sejarah Indonesia sendiri.

Persepsi Publik Aceh dan Nasional Atas Kondisi Aceh

Aceh Menjelang Setahun MOU Helsini

Analisis Survei Nasional ( Agustus 2006) dan Survei Aceh ( Juli 2006)

Menjelang setahun ditanda-tanganinya MOU Helsinki, publik semakin optimis dengan masa depan perdamaian di Aceh. Sekitar 67% publik Aceh puas dengan kondisi Aceh saat ini. Sementara di kalangan publik nasional, lebih banyak yang puas dengan kondisi Aceh saat ini dibandingkan yang tak puas (puas 47.1%. tak puas 19.2%). Sebanyak 56.7% publik Aceh yakin kondisi sekarang akan membawa kepada perdamaian. Sementara di kalangan publik nasional, lebih banyak yang yakin akan datang perdamaian di Aceh dibandingkan yang tidak yakin (yakin 43.9%, tak yakin 26.8%)Namun menjelang setahun MOU Helsinki, masih menyisakan kerikil yang secepatnya perlu diatasi. Salah satunya, 81.2% publik nasional menginginkan GAM mengambil inisiatif untuk membubarkan diri. Jauh lebih banyak publik nasional yang tak bisa menerima jika tokoh GAM menang pilkada dibandingkan yang bisa menerima (bisa menerima 26.2%, tak bisa menerima 46.7%)

Persepsi Publik Atas Penyelesaian Kasus Soeharto

Solusi ”Three in One” Untuk Pak Harto

Analisis Survei Populasi Jakarta

Mayoritas publik memaafkan Pak Harto (65.1%). Namun mereka tak ingin proses hukum Pak harto dihentikan (50.1%). Proses hukum yang publik inginkan atas pak Harto tidak disebabkan oleh masih tersimpannya kemarahan atau kekecewaan atas Pak Harto selama menjadi presiden. Sebaliknya, setelah delapan tahun tidak lagi berkuasa, Soeharto mendapatkan apresiasi yang positif. Publik menginginkan dituntaskannya proses hukum lebih karena ingin ditumbuhkannya supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Sumber: Jakarta, 16 Mei 2006

Mayoritas Publik Sedang Kecewa

18 Bulan Pemerintahan SBY

Analisis Survei Nasional

Setelah 18 bulan memerintah, pemerintahan SBY menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Penyebabnya, mayoritas publik sedang kecewa dengan kondisi ekonomi. Mereka mudah sekali marah, bereaksi, dan protes. Di era seperti ini sulit sekali bagi pemerintahan SBY untuk mengambil kebijakan yang kontroversial seperti pemaafan Suharto, ataupun yang tidak populis seperti kenaikan tarif dasar listrik dan revisi UU Tenaga Kerja yang radikal. Mayoritas publik yang sedang kecewa mudah sekali tersulut dan mendukung oposisi

Sumber: Jakarta, 16 Mei 2006

Oktober-Desember 2005: Periode Tersulit SBY-JK

Pasca kenaikan harga BBM, ada potret buram ada potret cerah. Potret buramnya, ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi melonjak drastis. Untuk pertama kalinya, popularitas presiden SBY di bawah perolehan hasil Pemilu Presiden. Isu kenaikan harga BBM juga membuat dukungan terhadap kelompok oposisi menguat. Sementara potret cerahnya, publik mengapresiasi dengan baik tindakan pemberantasan korupsi yang dilakukan SBY. Publik juga masih percaya dengan kemampuan dan personality SBY.