AHOK vs DPRD

Pasca konflik KPK vs Polri, salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah konflik Ahok vs DPRD DKI. Ahok dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karena mengajukan versi APBD yang tidak ditandatagani oleh DPRD DKI ke Mendagri. DPRD pun sepakat menggunakan hak angketnya untuk kasus ini. Ahok melawan. Ahok berargumen bahwa dirinya melangkahi DPRD DKI karena khawatir “dikadali” lagi oleh DPRD. Ahok menyatakan bahwa dirinya melakukan terobosan pengajuan APBD melalui e-budgeting untuk menghindari adanya permainan oknum mengotak-atik APBD. Ahok membuktikan itu. Bahwa dalam APBD terdapat anggaran “siluman” yaitu pembelian UPS dengan nilai fantastis mencapai 12 trilun rupiah.

Konflik ini memperoleh perhatian publik secara luas bukan hanya warga DKI. Terlepas dari apakah DPRD atau  Ahok yang benar, publik punya penilaian sendiri. Mayoritas publik menyatakan bahwa mereka lebih percaya dengan sikap dan komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih disbanding dengan kepercayaan mereka terhadap DPRD Jakarta. Sebesar 60.77 % publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. Dan hanya sebesar 22.65 % yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih.

Demikian salah satu temuan survey terbaru (quickpoll) LSI Denny JA.Survei secara khusus ingin memotret opini publik terkait dengan antara Gubernur Jakarta, Ahok versus DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015. Survei dilakukan pada tanggal 3 – 4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multistage random sampling dalam menarik sample sebanyak 1200 responden. Dengan estimasi margin of error sebesar 2.9 %. Selain survei, kami pun melengkapi data dan analisis melalui iriset kualitatif yaitu dengan metode in depth interview, FGD (focus group discussion), dan analisis media.Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI Denny JA.

Tingginya kepercayaan publik terhadap komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan bersih di Jakarta merata di segmen masyarakat. Namun jika dipilah, penduduk Jakarta lebih tinggi tingkat kepercayaannya dibanding dengan mereka yang tinggal di luar Jakarta.

Kepercayaan  terhadap komitmen pemerintahan bersih Ahok juga lebih tinggi pada segmen wanita, masyarakat kelas menengah, dan terpelajar. Pada segmen agama, baik di segmen penduduk agama Islam, yang mayoritas, maupun segmen agama lain, diatas 50 % percaya bahwa Ahok memiliki komitmen kuat mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Selain kepercayaan publik terhadap komitmen Ahok dalam pemerintahan yang bersih, publik juga percaya dengan argument dan konsep Ahok tentang e-budgeting untuk meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran anggaran pemerintah daerah. Survei menunjukan bahwa 78.30 % publik menyatakan bahwa mereka mendukung konsep e-budgeting Ahok untuk transparansi keuangan daerah. Hanya 15.40 % publik yang menyatakan tidak setuju dengan konsep e-budgeting tersebut.

Terkait dengan pengajuan hak angket yang diajukan DPRD Jakarta, publik pun pesimis dan menilai bahwa hak angket DPRD tersebut tidak diperlukan.Sebesar 51.25% publik menyatakan bahwa hak angket (hak penyidikan) yang bias berujung pada pemakzulan tersebut tidak diperlukan terhadap Ahok. Hanya 35.30 % publik yang menyatakan mereka cenderung mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok.

Selain itu, mayoritas publik pun menyayangkan sikap partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok. Seperti diketahui, bahkan panitia angket ini diketuai oleh Partai Hanura yang merupakan bagian dari KIH. Survei menunjukan bahwa sebesar 61 % publik menyayangkan sikap partai-partai yang tergabung dalam KIH karena mendukung hak angket. Padahal menurut publik seharusnya partai-partai ini mendukung sikap dan kebijakan Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hanya 23 % publik yang tidak mempermasalahkan dukungan partai-partai KIH terhadap penggunaan hak angket.

Dari hasil riset  kualitatif yang dilakukan oleh LSI Denny JA, ada 3 alasan mengapa publik lebih mempercayai Ahok dibanding DPRD Jakarta terkait dengan “konflik APBD” ini :

  • Pertama, Ahok dipercaya lebih jujur, punya integritas, dan berkomitmen memberantas korupsi disbanding anggota DPRD. Sepak terjang Ahok sejak menjadi wakil Gubernur yang terlihat tegas, berani, dan lugas dipercaya publik merupakan komitmen pribadinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Publik juga menilai track record Ahok yang selalu berani memulai sesuatu yang dinilainya benar.
  • Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik di DPRD. Publik memiliki kepercayaan yang rendah terhadap komitmen anggota partai politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Publik lebih percaya bahwa anggota partai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya. Dan publik percaya bahwa permainan anggaran di APBD digunakan anggota partai untuk mengumpulkan dana pribadi dan partai.
  • Ketiga, publik percaya dengan informasi yang disampaikan Ahok soal “dana-dana siluman”.  Pernyataan Ahok soal “dana siluman” pembelian UPS yang totalnya bernilai 12 triliunan rupiah dipercaya publik kebenarannya. Publik percaya bahwa ada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu. Survei menunjukan bahwa 72.80 % publik percaya bahwa “dana siluman” yang disampaikan Ahok benar.

Namun demikian, publik pun berharap bahwa Ahok harus memperbaiki cara komunikasi politiknya agar semakin di dukung oleh partai politik dan menghindari kembalinya konflik dengan berbagai pihak tanpa perlu berkompromi soal isu korupsi. Sebesar 54.25 % menyatakan Ahok harus memperbaiki cara komunikasi politiknya. Dan hanya 32.75 % yang menyatakan Ahok tidak perlu memperbaiki cara komunikasi politiknya.

Hasil Survei Lengkap Download DISINI

Selasa, 10 Maret 2015

Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA