Paska Setahun Jokowi-JK, Dibutuhkan Menteri Utama?

Paska Setahun Jokowi-JK Dibutuhkan Menteri Utama?

Mayoritas publik yaitu sebanyak 64.63 % menyatakan bahwa Jokowi memerlukan sejenis menteri utama agar kinerja pemerintahan lebih baik paska setahun pemerintahan. Yang dimaksud dengan menteri utama disini adalah orang yang dipercaya Jokowi untuk membantunya mengelola pemerintahan atau menjadi operator pemerintahan.

Publik merespon positif isu menteri utama karena alasan peningkatan kinerja pemerintahan. Meskipun secara hukum ketatanegaraan, menteri utama masih debatable, namun survei ini menunjukan bahwa publik melegitimasi jabatan itu sebagai solusi memperkuat pemerintahan. Hanya sebesar 31.71 % publik yang menyatakan tidak setuju dengan adanya menteri utama tersebut.  Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA. LSI Denny JA kembali mengadakan survei khusus paska setahun pemerintahan Jokowi-JK.

Survei ini dilakukan melalui quick poll  pada tanggal 25 – 27 Oktober 2015. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 600 responden dan margin of error sebesar +/- 4,0 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.  Survei ini didanai sendiri oleh LSI Denny JA.

Dukungan terhadap keberadaan menteri utama merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan. Mereka yang berpendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi. Mereka yang “wong cilik” maupun yang berekonomi mapan juga mendukung adanya menteri utama dalam Kabinet Jokowi paska setahun pemerintahan.

Namun demikian, mereka yang pria, tinggal di perkotaan, berpendidikan tinggi, ekonomi menengah atas, lebih tinggi tingkat dukungannya terhadap keberadaan menteri utama ini. Hal ini merupakan kondisi yang wajar karena segmen-segmen ini biasasanya lebih concern dengan isu politik dan pemerintahan.

Ada sejumlah alasan yang mendasari dukungan publik terhadap wacana Menteri Utama tersebut. Dari data gabungan riset kuantitatif (survei) dan kualitatif (in depth interview) berikut sejumlah alasan tersebut:

  • Pertama, merosotnya kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di tahun pertamanya. Dalam 5 bidang kehidupan yang ditanyakan ke responden, terdapat 4 (empat) rapor merah Jokowi (rata-rata kepuasaan dibawah 50 %), dan hanya 1 (satu) rapor biru (kepuasaan diatas 50 %). Empat rapor merah tersebut adalah antara lain di bidang ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Sedangkan rapor birunya adalah di bidang keamanan.
  • Mereka yang puas di bidang ekonomi hanya sebesar 29.79 %. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi di bidang hukum hanya sebesar 47.22 %. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi di bidang politik hanya sebesar 43.75 %. Mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi bidang sosial hanya sebesar 48.39 %. Mereka yang puas  terhadap kinerja Jokowi bidang keamanan sebesar 53.85 %.
  • Merosotnya kepuasaan terhadap kinerja Jokowi secara umum maupun per sektor kehidupan ini membuat publik meyakini perlunya penguatan pemerintahan. Salah satunya dengan keberadaan menteri utama.
  • Kedua, memburuknya citra partai politik pendukung. Setahun pemerintahan Jokowi-JK juga diwarnai dengan memburuknya citra partai politik pendukung pemerintah atau partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
  • Memburuknya citra partai pendukung pemerintah ini salah satunya disebabkan oleh kasus korupsi yang menimpa petinggi partai Nasdem. Seperti yang diketahui Patrice Rio Capella (Sekjen) dan OC Kaligis (Dewan Penasehat) ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap Bansos yang melibatkan Gubernur Sumut non aktif Gatot Puji Nugroho.
  • Selain Nasdem, PDIP pun dinilai melakukan blunder karena dipandang sebagai partai yang “getol” ingin merevisi undang-undang KPK.
  • Ketiga, belum solidnya kementrian. Setahun Jokowi pun diwarnai dengan perselisihan atau “keributan” terbuka antara para pembantu presiden. Perselisihan tersebut misalnya dalam kasus perdebatan target Listrik 35 ribu Watt antara Rizal Ramli dengan Jusuf Kalla. Atau perselisihan lain yang terjadi antara Rizal Ramli dengan Rini Suwandi terkait pembeliaan pesawat baru Garuda. Perselisihan terbuka ini dibaca oleh publik sebagai bukti tidak solidnya pemerintahan.
  • Keempat, bertele-telenya tragedi asap dan tak kunjung selesai. Kebakaran lahan dan bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan terus terjadi dan bahkan titik apinya bertambah. Tragedi asap ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Masyarakat justru menilai pemerintah pusat tidak serius menangani bencana ini. Padahal bencana ini tak hanya menggangu warga di tanah air, namun juga negara tetangga.
  • Keempat alasan diataslah yang mendasari pertimbangan publik untuk menyetujui adanya menteri utama dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dari hasil riset kualitatif (in depth interview), ada 3 (tiga) tugas utama yang akan dilakukan oleh menteri utama sebagai “operator” pemerintah. Ketiga tugas tersebut adalah : Pertama, mempertajam program sukses presiden. Kedua, mengkoordinasi para menteri. Ketiga, menjembatani hubungan presiden dengan pihak luar (DPR, Parpol, Pers, civil society).
  • Wacana menteri utama ini memang akan menjadi perdebatan. Namun survei menunjukan bahwa publik menyetujui jika akhirnya keberadaan menteri utama dilegalkan Jokowi. Sistem tata negara kita memang tak mengenal perdana menteri atau menteri utama, tetapi presiden bisa memberi tugas tambahan kepada menteri atau pejabat yang dipercayainya.

Lalu jika Jokowi menegaskan keberadaan menteri utama, siapakah figur yang dinilai publik pantas menempati posisi tersebut? LSI menguji banyak nama yang saat ini berada dalam Kabinet Jokowi-JK. Namun dari sejumlah nama tersebut, ada 4 (empat) besar, nama yang dinilai layak menempati posisi tersebut. Keempat nama tersebut adalah; Luhut B. Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam dipilih oleh 52.3 %. Jusuf Kalla, Wapres Jokowi, dipilih oleh 14.3 % publik. Rini Suwandi, saat ini menjabat sebagai menteri BUMN, dipilih oleh 9.8 % publik. Dan Rizal Ramli, saat ini menjabat sebagai Menko Kemaritiman, dipilih oleh 8.7 % publik.  Banyak juga nama-nama Menteri yang lain yang muncul dalam survei ini, namun dukungan publik tidak besar, rata-rata dibawah 3 %.

Tanpa operator pemerintahan yang memang diberi wewenang khusus, dikwatirkan pemerintahan semakin tak terkoordinasi dan bertambah buruk.

Hasil Survei Lengkap DOWNLOAD DISINI

Kamis, 29 Oktober 2015

Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA

Narasumber       :  Dewi Arum (081280382407-081932005520)

Moderator          :  Fitri Hari (081380140260)

Tim Riset LSI       : Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum.