Ahok Kembali ke Jalur Partaikah?

Ahok - Gubernur DKI JakartaAhok harus berpikir ulang soal jalur independen sebagai jalan menjadi calon gubernur Jakarta 2017-2022. Apalagi saat ini sudah tersedia koalisi partai yang cukup untuk menominasikannya kembali. Pasca dukungan resmi Partai Golkar, Ahok telah mencukupi syarat minimal kursi untuk maju sebagai calon gubernur. Gabungan jumlah kursi Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura mencapai 24 kursi. Ahok sebenanrnya hanya butuh minimal 22 kursi sebagai syarat pencalonan.

Ahok pun menyebut pencalonan melalui jalur partai sebagai “jalur mudah”, dibanding “jalur sulit” melalui jalur independen. Teman Ahok pun menyatakan mereka siap “pasang badan” apapun jalur yang dipilih Ahok.

Mayoritas publik pun menerima jika akhirnya Ahok memilih jalur partai untuk pencalonannya. Sebesar 53.80 % responden menyatakan bahwa mereka tetap mendukung pilihan Ahok jika memilih jalur partai dalam pencalonan. Dan hanya sebesar 32.30 % yang menyatakan mereka tidak setuju jika Ahok maju melalui partai politik.

Demikian salah satu temuan terbaru survei LSI Denny JA tentang Pilkada DKI Jakarta. Survei dilakukan pada tanggal 22-26 Juni 2016 di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan respoden 440, dan estimasi margin of error sebesar 4.8 %. Survei ini dibiayai oleh kas LSI.

Mereka yang mendukung Ahok maju melalui tiket partai politik merata di semua segmen pemilih. Baik pemilih laki-laki maupun perempuan, mereka yang beragama Muslim maupun Non Muslim, para pemilih muda maupun pemilih lansia, mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah, mereka yang berekonomi mapan maupun wong cilik, mereka yang beretnis Jawa maupun Betawi, dan hampir merata di semua pendukung partai politik.

Di pemilih berusia muda (20-29 tahun), 43.90 % menyatakan bahwa mereka mendukung Ahok maju sebagai calon gubernur dari jalur partai. Hanya 27.90 % pemilih segmen muda ini yang tidak mendukung Ahok maju melalui Partai Politik.

Di antara para pendukung partai, mayoritas menyatakan bahwa mereka mendukung Ahok maju melalui jalur partai politik. Misalnya di konstituen Partai Golkar, sebesar 55.0 % menyatakan mendukung Ahok menjadi calon gubernur melalui partai politik. Dan hanya sebesar 38.30 % yang menyatakan tidak mendukung. Di konstituen partai Nasdem, sebesar 55 % menyatakan mendukung Ahok maju melalui partai. Dan sebesar 45 % menyatakan tidak mendukung.

Riset kualitatif LSI Denny JA menunjukan bahwa ada 3 alasan mengapa pencalonan melalui partai politik akan menguntungkan Ahok:

Pertama, memudahkan Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dengan dukungan mayoritas parlemen. Total kursi DPRD hasil pemilu 2014-2015 : 106 kursi. Partai Nasdem (5 kursi), Hanura (10 kursi), dan Golkar (9 kursi) yang sudah mempublikasi dukungannya memiliki 24 kursi. Untuk sah menjadi calon hanya dibutuhkan 20 persen kursi, equivalen dengan 22 kursi saja. Koalisi Golkar, Nasdem dan Hanura sudah melampaui syarat minimal itu.

Untuk menguasai mayoritas DPRD, ahok membutuhkan minimal 50 persen + 1, equivalen dengan 53 kursi. Jika PDIP (28 kursi) ditambah satu partai berbasis Islam, mayoritas DPRD sudah bisa  diraih. PKB memiliki 6 kursi.  PAN mendapatkan 2 kursi.  Koalisi  PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PKB menguasai mayoritas 58 kursi. Atau koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN menguasai mayoritas 54 kursi.

Sebagai pemimpin dan politisi yang ingin berhasil, Ahok harus punya keinginan membentuk pemerintahan yang kuat, yang didukung oleh mayoritas DPRD.

Ahok harus maksimal mendapatkan koalisi besar itu. Dan itu sangat bisa ia dapatkan sejauh ia bersedia mengembangkan leadership yang akomodatif, walau tetap tegas dengan platform anti korupsi.

Kedua, Ahok terhindar dari kisruh lebih dalam melawan DPRD yang menyulitkan gubernur soal anggaran, perda, dan pengawasan. JIka berkaca pada pengalaman sebelumnya, Ahok justru menciptakan kondisi dimana mayoritas DPRD bermusuhan dengannya. Sehingga  seringkali Ahok mendapatkan kesulitan ketika pembahasan anggaran dan perda. Belum lagi ketika DPRD memainkan fungsi pengawasannya yang bisa menggangu fokus gubernur.

Dari sisi anggaran, DKI punya kemewahan dengan anggaran (APBD) 2015 yang termasuk tertinggi sebesar 69,28 Trilyun rupiah.  kemewahan itu tak bisa maksimal diterjemahkan untuk publik Jakarta jika hanya digunakan (mampu diserap) sebagian saja. Padahal penggunaan dana yang sudah tersedia itu sangat membantu publik Jakarta. Dana Podomoro yang membantu DKI ratusan milyar itupun tak sebanding dengan dana puluhan Trilyun yang sah, yang belum terserap

DPRD pun sangat berperan dalam legislasi membuat perda. Aneka kebijakan apalagi yang baru dan inovatif yang berimplikasi luas ke masyarakat memerlukan payung hukum perda. DPRD juga sudah diset oleh sistem demokrasi sebagai wakil rakyat yang menentukan isi dan bulat lonjong perda itu.

Ahok sebagaimana pemda inovatif lain sudah cukup banyak melaksanakan apa yang disebut PPP (Public Private Partnership) dalam membangun Jakarta. Melalui program itu, pihak swasta  dilibatkan untuk ikut membiayai program dan proyek yang diinisiasi oleh pemda. Namun agar segala hal tertib, adil, transparan, dan fair, kebijakan itu juga memerlukan payung hukum perda atau persetujuan DPRD. Seandainya antara pihak gubernur dan DPRD terbina hubungan yang lebih ramah, tidak bermusuhan, hal di atas bisa terhindari.

Hak DPRD lainnya yang diberikan undnag-undang adalah pengawasan pemda (controlling). Jika DPRD semangatnya menginginkan gubernur tidak sukses, DPRD bisa membuat banyak manuver menyulitkan sang gubernur. DPRD misalnya sudah membuat Pansus RS Sumber Waras. Ahok dan aneka pejabat DKI akan dibuat bulak- balik ke DPRD.

Tentu saja semua kewenangan DPRD itu positif jika dilaksanakan demi terbentuknya sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip check and ballance. Namun dalam jenis pemerintahan dimana eksekutif dan legislative saling bermusuhan, atau pemerintahan yang terbelah, divided government, dosis peran DPRD itu dapat dimainkan sampai ke level yang mengganggu kinerja gubernur.

Ketiga, Ahok bisa lebih fokus dengan aneka program inovatifnya karena diback up partai politik. Selama memimpin Jakarta, Ahok membuat beragam program inovatif. Ahok juga dinilai sukses membangun Jakarta yang secara fisik lebih rapih dan tertata. Ahok berhasil memobilisasi pengusaha besar ikut membangun dan menyumbangkan dana bagi proyek DKI. Ahok berhasil memberikan pelayanan lebih baik yang membuat mayoritas pemilih puas. Dengan makin kuatnya dukungan di parlemen, Ahok bisa lebih leluasa dan fokus mewujudkan berbagai program inovatifnya.

*****

Saat ini semua pilihan kembali ke Ahok, apakah melalui jalur independen atau partai politik. Jika melanjutkan jalur independen dan terpilih, Ahok kembali mewarisi pemerintahan yang terbelah (divided government). Yaitu pemerintahan eksekutif yang mendapatkan pelawanan mayoritas legislatif (DPRD).

Partai politik di DPRD tak ingin membuat kepala daerah jalur independen sukses. Alasannya  sederhana: partai yang membantu kepala daerah dari jalur independen sukses memerintah justru akan membuat politisi ramai-ramai menjadikan jalur independen dan meninggalkan partai politik.

Tak ada partai politik terhormat yang mau membangun kultur yang akan menguburkan partai politik itu sendiri.  Apalagi dalam sejarah tak ada demokrasi yang kuat tanpa partai politik yang kuat.

Masih tersedia cukup waktu bagi Ahok untuk memilih membentuk pemerintahan yang kuat, dimulai dengan maju melalui koalisi partai politik.

Hasil Survei Lengkap Download DISINI

 

Jakarta, 28 Juni 2016

Lingkaran Survei Indonesia Denny JA

Narasumber                       : Adjie Alfaraby (0811.161.414 / 081281121696)

Moderator                          : Ade Mulyana  (0811.8803.080)

Tim riset LSI Dennya JA  : Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Fitri Hari, Dewi Arum.