Penilaian Atas Program Penanganan Korupsi

Selama ini pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan SBY menjadi daya tarik SBY yang utama. Tak pernah terjadi sebelumnya, begitu banyak pejabat publik yang dijebloskan dalam penjara. Ini tak hanya menimpa gubernur di daerah, tapi juga mantan pejabat setingkat mentri. Namun program ini agak rusak karena meluasnya citra bahwa pemberantasan korupsi ini tebang pilih dan pilih kasih. Sebanyak 66.1% yang merasa program anti-korupsi ini tidak adil (pilih kasih). Citra terbentuk seolah untuk tokoh yang dekat dengan kekuasaan, kasusnya diendapkan. Hanya 13.4% pemilih yang menganggap gerakan anti-korupsi SBY adil, dan semua kasus diperiksa, diperlakukan sama.

Penilaian Atas Bantuan bagi Korban Gempa Yogyakarta

Pemerintah mempunyai rencana dan program yang baik dalam menangani korban gempa bumi di Yogyakarta. Pemerintah misalnya mengupayakan adanya bantuan lauk pauk, bantuan uang di bulan pertama hingga rencana bantuan uang untuk pembangunan rumah warga yang rusak atau hancur akibat dihantam gempa. Publik Indonesia tidak yakin / kurang yakin berbagai rencana pemerintah tersebut bisa terwujud. Terutama rencana bantuan uang untuk pembangunan rumah, sebagian besar (63.3%) kurang yakin / tidak yakin program ini bakal terlaksana. Publik Indonesia juga kurang yakin / tidak yakin, berbagai program bantuan pemerintah itu bisa tepat sasaran, sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

Grafik: Tingkat keyakinan (Seberapa Yakin) Program Bisa Diwujudkan oleh Pemerintah.

Pro Kontra Revisi Undang-undang Tenaga Kerja

Pemerintah mengusulkan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini ( UU No. 13/2003) direvisi. Menurut penilaian pemerintah, undang-undang yang ada membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Rencana pemerintah ini disambut oleh sejumlah demonstrasi pekerja yang meminta Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini dipertahankan. Publik Indonesia sendiri menilai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada memang lebih menguntungkan pengusaha (51.8%). Masyarakat Indonesia juga sebagian besar setuju dengan tuntutan pekerja yang meminta pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipertahankan.

Q: Ada yang berpendapat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini lebih menguntungkan pekerja. Sementara ada yang berpendapat, Undang-Undang yang ada lebih menguntungkan pengusaha. Menurut penilaian Ibu/Bapak, apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini lebih menguntungkan pekerja ataukah pengusaha?

Sentimen Terhadap Perusahaan Tambang Asing

Sejumlah politisi dan intelektual (seperti Amien Rais) mengkritik munculnya banyak perusahaan asing yang mengelola usaha pertambangan di Indonesia (minyak, gas bumi, emas dan sebagainya). Mereka menilai perusahaan asing tersebut lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan bagi Indonesia. Pandangan sejumlah politisi dan intelektual ini didukung oleh publik Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagian besar tidak setuju (69.7%) munculnya perusahaan asing yang mengelola kekeyaaan alam Indonesia. Hanya 9.7% yang setuju/sangat setuju. Alasan ketidaksetujuan, sebagian besar (32.2%) karena kekayaan alam itu berada di Indoensia sudah selayaknya kekayaan alam itu dikelola oleh perusahaan asal Indonesia.

Q: Saat ini beberapa sumber alam Indonesia (misalnya tembaga, emas, minyak dsb) dikelola oleh perusahaan asing. Misalnya Freeport di Papua, Exxon Mobil di Cepu dan sebagainya. Apakah Apakah Ibu / Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju jika ada perusahaan dari luar negeri yang menjadi pengelola kekayaan alam (misalnya tembaga, ems, minyak dsb).

Kekhawatiran Terhadap Disintegrasi Papua

Publik Indonesia masih khawatir dengan masa depan Papua. Kekhawatiran ini kemungkinan disebabkan munculnya berbagai peristiwa di luar negeri yang berkaitan dengan Papua. Dari adanya munculnya permintaan 20 senator Amerika Serikat pada 28 Juni lalu, agar PBB mengirimkan wakil khusus untuk memantau situasi keamanan di Papua hingga kebijakan Australia yang memberikan pemberian visa kepada 42 pencari suaka WNI asal Papua. Sebanyak 66.3% masyarakat Indonesia khawatir Papua akan lepas dari Indonesia. Sebagian besar (40.3%) sumber kekhawatiran itu karena merasa adanya intervensi dari masyarakat internasional terhadap masalah Papua.

Q : Sejauh ini apakah Ibu / Bapak sangat khawatir, khawatir, tidak khawatir atau sangat tidak khawatir Papua akan lepas dari wilayah Indonesia dan menjadi negara tersendiri?

EVALUASI KERJA BRR

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) menempati posisi penting karena menjadi ujung tombak pembangunan Aceh pasca tsunami. Sayangnya, kerja BRR di mata publik Aceh masih dinilai kurang memuaskan. Sebanyak 42% masyarakat Aceh menilai kurang puas terhadap kerja BRR.
Q: Secara umum, apakah Ibu / Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR)?

KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI

Publik Indonesia menilai positif upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Sebanyak 53.7% masyarakat cukup/ sangat puas dengan kerja pemerintahan SBY dalam memberantas korupsi. Publik juga yakin bahwa SBY konsisten dalam upayanya memberantas korupsi. Sebanyak 49% masyarakat yang yakin penanganan kasus korupsi akan lebih baik di tahun mendatang.

Q: Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mulai bekerja semenjak 20 Oktober 2004 yang lalu. Sejauh ini apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja pemerintahan SBY untuk memberantas praktek korupsi di pemerintahan?

KERINDUAN TERHADAP ORDE BARU

Orde Baru tercatat sebagai rezim yang banyak melakukan pelanggaran HAM. Meskipun demikian banyak publik yang rindu terhadap kondisi Indonesia selama Orde Baru dengan ekonomi yang stabil. Sebanyak 62.3% publik Jakarta menilai lebih baik berada pada masa Orde Baru. Untuk bidang ekonomi, sebanyak 69.6% publik Jakarta menilai kondisi ekonomi di masa Orde Baru lebih baik.

Q: Jika Ibu / Bapak bandingkan, mana yang lebih baik kondisi Indonesia di bawah Presiden Soeharto ataukah kondisi Indonesia saat ini di bawah Presiden SBY?

PENANGANAN MASALAH ACEH

Pulik Indonesia menilai positif kerja pemerintahan SBY dalam menangani masalah Aceh. Sebanyak 56.1% masyarakat menilai cukup puas / sangat puas dengan kerja pemerintahan SBY dalam menyelesaikan masalah Aceh. Publik juga menilai di masa pemerintahan SBY lah masalah Aceh bisa diselesaikan. Sebanyak 56.6% masyarakat mengatakan penanganan masalah Aceh di masa SBY lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Q: Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mulai bekerja semenjak 20 Oktober 2004 yang lalu. Sejauh ini apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja pemerintahan SBY untuk menyelesaikan masalah perpecahan di Aceh?